Tab 1

Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku untukhakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi parahakim termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan dan sifat dari kegiatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan:

1. Berperilaku Adil Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari kedailan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang malaksanakan tgas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Readmore

Tab 2

Anggota Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia adalah insan pengayoman yang berazaskan Pancasila setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Anggota IPASPI selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum, Keadilan dan Kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara

Anggota IPASPI sebagai pelaksana jalannya Peradilan maupun pelaksana Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggung jawab dan penuh pengabdian

Anggota IPASPI menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera/Sekretaris dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat.Anggota IPASPI memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama anggota, memupuk solidaritas, berjiwa korps dan bertanggung jawab.

Readmore

Tab 3

Sebagai lembaga peradilan umum yang sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu Mewujudkan Supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis dan biaya ringan sehingga terjangkau bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, maka Visi Pengadilan Negeri Tasikmalaya yaitu “ Mewujudkan Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku pelaksana kekuasaan Kehakiman yang mandiri, bermartabat, bersih, berwibawa dan dapat dipercaya serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan secara efektif, efisien, sederhana, cepat tepat dan biaya ringan “

MISI:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
3. Meningkatkan akses pelayanan hukum dibidang peradilan secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Readmore

Tab 4

Ketua Pengadilan, antara lain:

• Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan

• Melakukan pengawasan secara rutin terhadap, pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan

• Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
  • Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris,    dan Jurusita di daerah hukumnya
  • Masalah-masalah yang timbul
  • Masalah tingkah lake/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya Readmore..

Sistim Informasi Penelusuran Perkara / Case Tracking System (SIPP):

• Kita patut bangga Mahkamah Agung RI telah berhasil menyajikan sistem keterbukaan informasi perkara setara pengadilan bertaraf internasional/ berkelas dunia dengan menerapkan modernisasi signifikan system management perkara yang menyajikan tingkat kedetilan laporan, mulai jumlah perkara masuk, putus, sisa, adanya pembatasan waktu penyelesaian perkara, perbandingan penyelesaian terhadap status dan distribusi perkara secara detail. Dengan kenyataan system keterbukaan informasi perkara tersebut Mahkamah Agung RI mendapat apresiasi dari Registrar Federal Court of Australia Warwick Soden dalam rapat kerja Mahkamah Agung RI dengan Federal Court Australia dan perwakilan AUSAID dan Kedutaan Besar RI di Commonwealth Court Building, Brisbane, (Selasa 02/10/2012). Redmore.