IMBAUAN WASPADA!!!

MODUS PENIPUAN

Menghubungi Anda via Telepon, SMS, WhatsApp, atau Media Sosial lainya. Mengaku sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, Pejabat Pengadilan, atau Pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Meminta uang, proyek, kegiatan, atau menawarkan bantuan menyelesaikan perkara hukum.

Hubungi Untuk Konfirmasi
Selamat Datang

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA dengan Alamat https//www.pn-tasikmalaya.go.id
Sertifikat ZI Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A atas prestasinya sebagai salah satu Unit kerja pelayanan dari Mahkamah Agung RI yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selengkapnya
Sertifikat AMPUH

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menerima Penghargaan SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Dengan predikat "UNGGUL" pada tahun 2025.
Aplikasi E-Peduli PT Bandung

Merupakan sebuah upaya dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum, terutama bagi masyarakat kecil.

Kunjungi Website
e-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum.

Kunjungi Website
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Selengkapnya
SIWAS

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

Laporkan !!!
Pendaftaran Perkara Secara Online

E - Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Daftar
Pos Layanan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Lebih Lanjut

BerandaBeritaBerita / KegiatanPengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai Badilum) Episode 2

Merupakan data statistik perkara dalam pelayanan Informasi perkara pada PN Tasikmalaya

Anda bisa menemukan informasi Denda Tilang, dengan memasukkan Nama atau Nomor Register Tilang atau Nomor Polisi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR.

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA Nomor : 61/SK.KPN. W11.U9/HK2.4/III/2026 Panjar Perkara Perdata.

Selain dapat dilihat pada SIPP, Anda juga dapat melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan hari ini "Tekan Gambar Diatas".

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi untuk membantu dalam memonitoring proses penyelesaian perkara.

Program Unggulan

Mengacu kepada pelayanan yang Prima terhadap pengguna Peradilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Aplikasi Selengkapnya

Selengkapnya

E-mail

Cetak

Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai Badilum) Episode 2

Ditulis oleh Administrator on 21 November 2024.

WhatsApp Image 2024 11 21 at 13.40.42
Tasikmalaya - Kamis, 21 November 2024 bertempat di Ruang Pusat Kendali Pengadilan Negeri Tasikmalaya menindaklanjuti Surat Undangan Nomor 7436/KPT.W11-U/UND.KP6/IX/2024, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Bapak Khoiruman Pandu Kesumah Harahap, S.H., M.H, bersama para Hakim dan para calon Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta Para Panitera Muda Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti undangan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) yang diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.
Perisai Badilum ini dilaksanakan untuk meningkatkan budaya berdiskusi dengan mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga teknis di lapangan sekaligus mempererat hubungan antar aparatur peradilan.