IMBAUAN WASPADA!!!

MODUS PENIPUAN

Menghubungi Anda via Telepon, SMS, WhatsApp, atau Media Sosial lainya. Mengaku sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, Pejabat Pengadilan, atau Pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Meminta uang, proyek, kegiatan, atau menawarkan bantuan menyelesaikan perkara hukum.

Hubungi Untuk Konfirmasi
Selamat Datang

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA dengan Alamat https//www.pn-tasikmalaya.go.id
Sertifikat ZI Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A atas prestasinya sebagai salah satu Unit kerja pelayanan dari Mahkamah Agung RI yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selengkapnya
Sertifikat AMPUH

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Menerima Penghargaan SertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH). Dengan predikat "UNGGUL" pada tahun 2025.
Aplikasi E-Peduli PT Bandung

Merupakan sebuah upaya dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum, terutama bagi masyarakat kecil.

Kunjungi Website
e-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum.

Kunjungi Website
Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil

Selengkapnya
SIWAS

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

Laporkan !!!
Pendaftaran Perkara Secara Online

E - Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Daftar
Pos Layanan Hukum

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Lebih Lanjut

BerandaBeritaBerita / KegiatanPengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti Workshop Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Merupakan data statistik perkara dalam pelayanan Informasi perkara pada PN Tasikmalaya

Anda bisa menemukan informasi Denda Tilang, dengan memasukkan Nama atau Nomor Register Tilang atau Nomor Polisi.

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR.

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA Nomor : 61/SK.KPN. W11.U9/HK2.4/III/2026 Panjar Perkara Perdata.

Selain dapat dilihat pada SIPP, Anda juga dapat melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan hari ini "Tekan Gambar Diatas".

Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi untuk membantu dalam memonitoring proses penyelesaian perkara.

Program Unggulan

Mengacu kepada pelayanan yang Prima terhadap pengguna Peradilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Aplikasi Selengkapnya

Selengkapnya

E-mail

Cetak

Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti Workshop Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Ditulis oleh Ariyadi Sulaeman on 12 April 2026.

Merah minimalis Selamat Hari Natal Instagram post 20260412 125252 0000

Tasikmalaya - Jumat, 10 April 2026 Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengikuti Workshop Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diadakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI secara daring bertempat di ruang pusat kendali. Acara ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dalam acara ini Bapak Aminuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Pokja SMAP 2026 menyampaikan tentang Pembangunan dan Penilaian SMAP Tahun 2026. Pembangunan SMAP merupakan aktivitas satker dalam menerapkan dan mengimplementasikan SMAP pada satuan kerjanya, dimulai dari Pembangunan Mandiri sampai kepada Paripurna. Satuan Kerja SMAP yang telah melakukan pencanangan dan telah menerapkan SMAP wajib dilakukan asesmen/penilaian/Pemantauan sesuai tahapannya oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Bagi Satuan Kerja Tahap Pembangunan, Pembangunan Ulang, Evaluasi dan Evaluasi Ulang akan dilakukan Penilaian oleh Badan Pengawasan untuk mendapatkan sertifikasi SMAP. (va)